DEMOKRASI LIBERAL

1. ABRI yang berfungsi menjalanakn tugasnya sabagai menaja keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia malah ingin berupaya dalam ikut ambil bagian dalam urusan non militer dan menghendaki ikut serta dalam urusan pemerintahan dan urusan urusan non militer. Petingi petingi ABRI waktu itu terutama Nasution, menanggapi prestise yang menanjak sehingga memandang waktu itu adalah waktu yang tepat untuk ABRI ambil bagian dalam kepemerintahan.

2. SISTEM KEPARTAIAN

2.1. Paska proklamasi kemerdekaan, pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang menjadi gagasan pembentukan partai-partai politik baru. Diantara partai-partai tersebut dapat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

2.2. No. Nama Parpol Pimpinan Tanggal Berdiri

2.3. 1. Masyumi Dr. Sukirman Wiryosanjoyo 7 November 1945

2.4. 2. Partai Nasional Indonesia (PNI) Sidik Joyosukarto 29 Januari 1945

2.5. 3. Partai Sosialis Indonesia (PSI) Amir Syarifuddin 20 November 1945

2.6. 4. Partai Komunis Indonesia (PKI) Mr. Moh. Yusuf 7 November 1945

2.7. 5. Partai Buruh Indonesia (PBI) Nyono 8 November 1945

2.8. 6. Partai Rakyat Jelata (PRJ) Sutan Dewanis 8 November 1945

2.9. 7. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) Ds. Probowinoto 10 November 1945

2.10. 8. Partai Rakyat Sosialis (PRS) Sutan Syahrir 20 November 1945

2.11. 9. Persatuan Marhaen Indonesia (Permai) JB Assa 17 Desember 1945

2.12. 10. Partai Katholik RI (PKRI) IJ Kassimo 8 Desember 1945

2.13. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

2.14. Namun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.

2.15. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin

3. DEFINISI

3.1. Sistem politik yang menganut kebebasan individu

4. SISTEM PEMERINTAHAN

4.1. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

4.2. Dalam hak-hak individu konstitusional dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan mayoritas (perwakilan atau langsung) diterapkan di sebagian besar wilayah kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan bahwa keputusan pemerintah tidak melanggar kebebasan dan hak-hak individu sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal pertama kali diusulkan pada teori Pencerahan kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Selama Perang Dingin, demokrasi liberal menjalankan bertentangan dengan Republik Rakyat gaya komunisme. Dalam era saat ini demokrasi konstitusional umumnya dibandingkan dengan demokrasi langsung atau partisipasi demokratis.

4.3. Digunakan untuk menggambarkan sistem politik demokratis liberal dan demokrasi di Amerika Serikat bagian barat, Inggris, Kanada. Digunakan Konstitusi mungkin sebuah republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Inggris, Spanyol). Demokrasi liberal yang digunakan oleh negara-negara yang mengikuti sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Commonwealth of Nations) atau sistem semi-presidensial (Prancis).

5. PEMILIHAN UMUM 1955

5.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953, pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (Lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara). Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan walaupun pada akhirnya daerah ke-16 yaitu Irian Barat gagal melaksanakannya karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda.

5.2. Di setiap daerah pemilihan tersebut, kursi diberikan kepada partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Sisa suara digabungkan, baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan (kalau partai-partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara), maupun digabungkan untuk satu partai ditingkat nasional. Pendaftaran Pemilu 1955 dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Untuk jumlah warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 yang menggunakan hak pilihnya kala itu. Kalian tahu kan kalau Pemilu sekarang itu kan anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut memilih. Nah, pada Pemilu 1955, anggota TNI-APRI diperbolehkan menggunakan hak pilihnya sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu. Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu, Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Menurut George McTurnan Kahin, Pemilu 1955 sangat penting. Pasalnya, dengan terlaksananya Pemilu, kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu.

6. KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UUD

6.1. Penyebab Kegagalan Penyusunan Undang Undang Dasar Oleh Konstituante adalah sebagai berikut:

6.2. 1. Mengenai dasar negara diantara anggota-anggota Konstituante terjadi tarik ulur antara partai-partai Islam dan non islam, dimana partai Islam ingin menjadi Negara Islam, sedangkan partai non islam ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Dan pada masa itu golongan pendukung Pancasila sebagai dasar Negara lebih banyak.

6.3. 2. Bentuk demokrasi yang akan dilakukan di Indonesia, antaranya setelah adanya Konsepsi Presiden dan dikemukakannya adanya gagasan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

6.4. 3. Adanya faktor tambahan mengenai hal dwi fungsi ABRI pada masa itu.

6.5. 4. Masing-masing anggota Konstituante lebih loyal dan sibuk kepada kelompoknya masing masing daripada memikirkan pendapat pendapat yang konstruktif dalam rangka memecahkan persoalan negara yang makin pelik.

7. Ciri – Ciri Demokrasi Liberal

7.1. • Memiliki perwakilan dari rakyat rakyat dalam negara tersebut dan sekaligus membatasi kekuatan penguasa • Kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik (berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial) sehingga membuat proses pengambilan keputusan lambat • Keputusan berdasarkan mayoritas • Terjadi penggantian kabinet • Kekuatan atau kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen • Terdapat sistem voting dalam pengambilan keputusan • Pergantian kepempinan ataupun perwakilan dalam sistem demokrasi liberal dipilih oleh rakyat • Kebebasan dalam memeluk agama atau kepercayaan masing masing sehingga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak mungkin berdasarkan agama seperti negara Arab yang berlandaskan agama Islam. • Menganut sistem multi partai • Adanya partai pemerintah dan oposisi

8. DEMOKRASI LIBERAL

8.1. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo

8.2. Program dalam negeri : 1. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD) 2. meningkatkan kemakmuran rakyat 3. meningkatkan pendidikan rakyat 4. dan pemulihan keamanan. Program luar negeri : 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda 2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia 3. serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. Hasil : – Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Masalah Yang dihadapi : • Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. • Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden

8.3. Kabinet – Kabinet yang berdiri pada saat Demokrasi Liberal

8.3.1. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir

8.3.2. Program & Hasil Program : 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasil :  Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan). • Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Adanya mosi tidak percaya atas parlemen

8.3.3. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952) Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo

8.3.3.1. Program : 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasil :  Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala Masalah yang dihadapi : Masalah : • Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Penyebab : • Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. • Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

8.3.4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo

8.3.4.1. Program : 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik Hasil :  Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.  Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Masalah & penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. • Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru. • Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden

8.3.5. Program : 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasil :  Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.  Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.  Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.  Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.  Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

8.3.6. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap Tugas : menyelenggarakan pemerintah

8.3.7. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo

8.3.8. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin Oleh : Ir. Juanda

8.3.8.1. Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu : 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan Hasil :  3 mil – 12 mil teritorial diperpanjangkan lagi sampai 200 mil Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta. • Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. • Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhirnya kekuasaan kabinet : • Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin

8.3.8.1.1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. 3. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 4. Pembatalan KMB 5. Melaksanakan keputusan KAA. Hasil :  Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. Masalah & Penyebab jatuhnya kabinet Kendala/ Masalah yang dihadapi : • Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat. ( Gerakan anti cina ) • Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. • Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. • Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. • Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Berakhirnya kekuasaan kabinet :  Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

8.4. DAMPAK

8.4.1.  Dampak positif 1. Kebebasan Dalam Berdemokrasi 2. Kebebasan Sistem Multipartai 3. Kemajuan Dalam Beberapa Sektor Industri

8.4.2.  Dampak Negatif 1. Tingginya Kesenjangan Sosial 2. Kebijakan Pemerintahan yang Berbelit 3. Kondisi Negara Menjadi Tidak Stabil 4. Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Rakyat 5. Maraknya Pemberontakan Di Berbagai Daerah