1. Etika Publik
1.1. Etika
1.1.1. Kode Etik
1.1.1.1. Aturan tertulis yang mengatur suatu kelompok khusus
1.1.2. Etika Publik
1.1.2.1. Standar/norma dalam menjalankan pelayanan publik
1.2. Fokus Utama Pelayanan Publik
1.2.1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan
1.2.2. Etika Publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi
1.3. Dimensi Pelayanan Publik
1.3.1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
1.3.2. Dimensi Modalitas
1.3.3. Dimensi Tindakan Integritas Publik
1.4. Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi
1.4.1. Kompetensi Teknis
1.4.1.1. Pengetahuan tentang Hukum
1.4.1.2. Manajemen Program
1.4.1.3. Manajemen Strategis
1.4.1.4. Manajemen Sumber Daya
1.4.2. Kompetensi Etika
1.4.2.1. Manajemen Nilai
1.4.2.2. Kemampuan penalaran moral
1.4.2.3. Moralitas Pribadi
1.4.2.4. Etika organisasi
1.4.3. Kompetensi Leadership
1.4.3.1. Penilaian dan Penetapan Tujuan
1.4.3.2. Keterampilan Manajemen
1.4.3.3. Gaya Manajemen
1.4.3.4. Kepemimpinan Politik dan Negosiasi
1.5. Nilai Dasar Etika Publik
1.5.1. Teguh
1.5.2. Setia
1.5.3. Profesional
1.5.4. Adil
1.5.5. Tidak Diskriminatif
1.5.6. Komitmen
1.5.7. Akuntabel
1.5.8. Kompeten
1.5.9. Layanan Prima
1.5.10. Bermutu
1.5.11. Efektif
2. Komitmen Mutu
2.1. Nilai Dasar Orientasi Mutu
2.1.1. Efektif dan Efisiesn
2.1.2. Inovatif
2.1.3. Kualitas
2.1.4. Cepat tanggap
2.1.5. Costumer Experience
2.1.6. Ketepatan dan Teliti
2.1.7. Kepercayaan
2.1.8. Kompetensi
2.1.9. Profesional
2.1.10. Perbaikan berkelanjutan
2.1.11. Cermat dan Kreatif
2.2. Manajemen Mutu
2.3. Metode perbaikan mutu
2.3.1. Plan
2.3.2. Do
2.3.3. Check
2.3.4. Action
2.4. Pendekatan Inovatif dalam Penyelenggraan Pemerintahan
2.4.1. Wujud Inovasi
2.4.1.1. Produk
2.4.1.2. Layanan
2.4.1.3. Metode Kerja
2.4.1.4. Sumber Daya
2.4.2. Cara Berinovasi
2.4.2.1. Penemuan
2.4.2.2. Pengembangan
2.4.2.3. Duplikasi
2.4.2.4. Sintesis
3. Anti Korupsi
3.1. Permasalahan Integritas
3.1.1. Calo
3.1.2. Nepotisme
3.1.3. Gratifikasi
3.1.4. Suap
3.1.5. Sistem Anti Korupsi
3.2. Permasalahan Birokrasi
3.2.1. Budaya KKN
3.2.2. Pelayanan Publik yang buruk
3.2.3. Rendahnya kualitas aparatur
3.2.4. Mental feodal dan paternalisik kepada penguasa
3.3. Pilar Utama Pencegahan Korupsi
3.3.1. Pemerintah
3.3.2. Swasta
3.3.3. Masyarakat
3.4. Penyebab Perilaku Korup
3.4.1. Internal
3.4.1.1. Lemahnya pengawasan
3.4.2. Eksternal
3.4.2.1. Budaya permisif
3.4.2.2. Kooptasi dan Intervensi Politik
3.5. Strategi Pemberantasan Korupsi
3.5.1. Refresif
3.5.2. Perbaikan Sistem
3.5.3. Edukasi dan kampanye
3.6. Nilai-Nilai Anti Korupsi
3.6.1. Inti
3.6.1.1. Jujur
3.6.1.2. Disiplin
3.6.1.3. Tanggungjawab
3.6.2. Etos Kerja
3.6.2.1. Kerja keras
3.6.2.2. Sederhana
3.6.2.3. Mandiri
3.6.3. Sikap
3.6.3.1. Adil
3.6.3.2. Berani
3.6.3.3. Peduli
4. Akuntabilitas
4.1. Aspek
4.1.1. Accountability is a relationship
4.1.1.1. Individu/Kelompok/Instansi
4.1.1.2. Negara
4.1.1.3. Masyarakat
4.1.2. Accountability is results oriented
4.1.2.1. Hasil Maksimal
4.1.2.1.1. Bertanggung jawab
4.1.2.1.2. Adil
4.1.2.1.3. Inovatif
4.1.3. Accountability requires reporting
4.1.3.1. Laporan Kinerja
4.1.4. Accountability is meaningless without consequences
4.1.4.1. Penghargaan
4.1.4.2. Sanksi
4.1.5. Accountability improves performance
4.1.5.1. Peningkatan Kinerja
4.1.5.1.1. Perencanaan
4.1.5.1.2. Evaluasi
4.1.5.1.3. Penempatan Sumber Daya Sesuai
4.2. Fungsi
4.2.1. Kontrol Demokratis
4.2.2. Mencegah Korupsi & Penyalahgunaan Kekuasaan
4.2.3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
4.3. Tingkatan Akuntabilitas
4.3.1. Personal
4.3.1.1. kejujuran
4.3.1.2. Integritas
4.3.1.3. Moral
4.3.1.4. Etika
4.3.2. Individu
4.3.3. Kelompok
4.3.4. Organisasi
4.3.5. Stakeholder
4.3.5.1. Pelayanan kepada masyarakat
4.3.5.1.1. Adil
4.3.5.1.2. Responsif
4.3.5.1.3. Bermartabat
4.4. Mekanisme Akuntabilitas
4.4.1. Dimensi Akuntabilitas
4.4.1.1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
4.4.1.1.1. Hukum dan peraturan yang diterapkan
4.4.1.2. Akuntabilitas proses
4.4.1.2.1. Prosedur yang digunakan
4.4.1.3. Akuntabilitas program
4.4.1.4. Akuntabilitas kebijakan
4.4.2. Alat
4.4.2.1. Perencanaan strategis
4.4.2.2. Kontrak kinerja
4.4.2.3. Laporan kinerja
4.4.3. Lingkungan yang Akuntabel
4.4.3.1. Kepemimpinan
4.4.3.2. Transparansi
4.4.3.3. Integritas
4.4.3.4. Responsibilitas
4.4.3.4.1. Responsibilitas perseorangan
4.4.3.4.2. Responsibilitas institusi
4.4.3.5. Keadilan
4.4.3.6. Kepercayaan
4.4.3.7. Keseimbangan
4.4.3.8. Kejelasan
4.4.3.9. Konsistensi
4.4.4. Langkah-langkah Menciptakan Akuntabilitas
4.4.4.1. Mennetukan tujuan
4.4.4.2. Melaksanakan perencanaan
4.4.4.3. Melaksanakan implementasi dan pemantauan
4.4.4.4. Memberikan laporan lengkap
4.4.4.5. Evaluasi dan perbaikan
5. Nasionalisme
5.1. Paham kecintaan kepada bangsa, negara dan tanah air
5.2. Prinsip Dasar
5.2.1. Kesatuan
5.2.1.1. Wilayah
5.2.1.2. Bangsa
5.2.1.3. Bahasa
5.2.1.4. Ideologi
5.2.1.5. Sistem politik atau pemerintahan
5.2.1.6. Sistem perekonomian
5.2.1.7. Sistem pertahanan dan keamanan
5.2.1.8. Kebudayaan
5.2.2. Kebebasan
5.2.2.1. Beragama
5.2.2.2. Berbicara dan berpendapat
5.2.2.3. Berkelompok dan berorganisasi
5.2.3. Kesamaan
5.2.3.1. Hukum
5.2.3.2. Hak
5.2.3.3. Kewajiban
5.2.4. Kepribadian
5.2.4.1. Harga diri
5.2.4.2. Rasa bangga
5.2.4.3. Rasa sayang
5.2.5. Prestasi
5.2.5.1. Kesejahteraan
5.2.5.2. Kebesaran dan Kemanusiaan