1. Etika Publik
1.1. Konsep Etika Publik
1.1.1. Definisi
1.1.1.1. Refleksi norma yang menentukan Baik dan Buruk perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik
1.1.2. Fokus Utama Pelayanan Publik
1.1.2.1. berkualitas dan relevan
1.1.2.2. bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik
1.1.2.3. menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual.
1.2. Kode Etik
1.2.1. Definisi
1.2.1.1. PERATURAN YANG MENGATUR TINGKAH LAKU,PRINSIP DALAM KETENTUAN-KETENTUAN TERTULIS
1.2.2. Nilai Dasar Kode Etik ASN
1.2.2.1. Undang - undang ASN Pasal 5
1.3. Dimensi
1.3.1. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
1.3.1.1. Mengidentifikasi Masalah - masalah
1.3.2. Dimensi Modalitas
1.3.2.1. Akuntabel
1.3.2.2. Transparan
1.3.2.3. Netral
1.3.3. Dimensi Tindakan Integritas Publik
1.3.3.1. yang didukung institusi sosial:hukum
1.4. Nilai - nilai dasar eika Publik
1.4.1. Undang-undang ASN Pasal 4
2. Komitmen Mutu
2.1. Konsep Dasar
2.1.1. efektif
2.1.1.1. memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan
2.1.2. Efisien
2.1.2.1. dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa
2.1.3. Inovasi
2.1.3.1. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan
2.1.4. Mutu
2.1.4.1. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen
2.2. Nilai Dasar
2.2.1. Peningkatan Produktivitas
2.2.1.1. Input, Proses, Output
2.2.2. Nilai Dasar Orientasi Mutu
2.2.2.1. Komitmen pada pelanggan,
2.2.2.2. Cepat, tepat, ramah
2.2.2.3. Melayani dengan hati
2.2.2.4. Melindungi dan mengayomi
2.2.2.5. Perbaikan berkelanjutan
2.3. Pendekatan Inovasi
2.3.1. Penemuan
2.3.1.1. dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya
2.3.2. Pengembangan
2.3.2.1. dengan cara mengembangkan produk, jasa atau proses yang sudah ada
2.3.3. Duplikasi
2.3.3.1. dengan cara menirukan suatu produk, jasa atau proses yang yang sudah ada.
2.3.4. Sintesis
2.3.4.1. dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
2.4. Berfikir Kreatif
2.4.1. Menampilkan Kinerja Berkomitmen Kuat
2.4.2. Menjelaskan manfaat Penyelenggaraan Kerja
2.4.3. Contoh Nyata Pelayanan Publik
2.5. Membangun Komitmen
2.5.1. Memeberi Pelayanan Objektif
2.5.2. Mendeskripsikan Tindakan Kreatif
2.5.3. Menganalisa Kendala
2.5.4. Menganalisis Faktor Pendorong
3. Anti Korupsi
3.1. Konsep Dasar
3.1.1. Pengertian korupsi
3.1.1.1. tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan (penyuapan) dan suap (penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan kejahatan
3.1.2. Dampak perilaku dan Tindak pidana Korupsi
3.1.2.1. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut
3.1.3. Tindak Pidana Korupsi
3.1.3.1. Adanya Memenuhi Rumusan dalam UU Bersifat melawan hukum
3.2. Nilai Anti Korupsi
3.2.1. Jujur
3.2.2. Peduli
3.2.3. Mandiri
3.2.4. Disiplin
3.2.5. Tanggung Jawab
3.2.6. Kerja Keras
3.2.7. Sederhana
3.2.8. Berani
3.2.9. Adil
3.3. Tindakan Pencegahan Korupsi
3.3.1. Tunas Integritas
3.3.1.1. Kesediaan
3.3.1.2. Identifikasi
3.3.1.3. Internalisasi
3.3.2. Bangun Sistem Integritas
3.3.2.1. Re- Framing Culture
3.3.2.2. Seeding of Itegrity
3.3.2.3. Sistem Integritas Organisasi
4. Akuntabilitas
4.1. Konsep Akuntabilitas
4.1.1. Pengertian Akuntabilitas
4.1.1.1. Kewajiban pertanggung-jawaban yang harus dicapai
4.1.2. Aspek - aspek Akuntabilitas
4.1.2.1. Sebuah Hubungan
4.1.2.2. Borientasi Pada Hasil
4.1.2.3. Memperbaiki Kinerja
4.1.2.4. Membutuhkan Konsekuensi
4.1.2.5. Membutuhkan Laporan
4.1.3. Fungsi Akuntabilitas
4.1.3.1. Peran Demokrasi
4.1.3.2. Peran Konstitusional
4.1.3.3. Peran Belajar
4.1.4. Tingkatan Akuntabilitas
4.1.4.1. Akuntabilitas Stakeholder
4.1.4.2. Akuntabilitas Organisasi
4.1.4.3. Akuntabilitas Kelompok
4.1.4.4. Akuntabilitas Individu
4.1.4.5. Akuntabilitas Personal
4.2. Mekanisme Akuntabilitas
4.2.1. Dimensi Akuntabilitas
4.2.1.1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
4.2.1.2. Akuntabilitas Proses
4.2.1.3. Akuntabilitas Kebijakan
4.2.1.4. Akuntabilitas Program
4.2.2. Mekanisme Akuntabilitas Birokrasi
4.2.2.1. Perencanaan Strategis
4.2.2.2. Kontrak Kinerja
4.2.2.3. Laporan Kinerja
4.2.3. Lingkungan kerja yang Akuntabel
4.2.3.1. Kepemimpinan
4.2.3.2. Transparansi
4.2.3.3. Keseimbangan
4.2.3.4. Kejelasan
4.2.3.5. Tanggung jawab
4.2.3.6. Integritas
4.2.3.7. Keadilan
4.2.3.8. Kepercayaan
4.2.3.9. Konsisten
4.2.4. Kerangka Akuntabel
4.2.4.1. Tentukan Tujuan dan Tanggung Jawab
4.2.4.2. rencanakan Apa yang akan dilakukan
4.2.4.3. Lakukan Implementasi monitoring kemajuan
4.2.4.4. Berikan Laporan secara Lengkap
4.2.4.5. Berikan Evaluasi dan masukan perbaikan
4.3. Akuntabilitas dalam Konteks
4.3.1. Transparansi dan Akses Informasi
4.3.1.1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.3.2. Praktek Kecurangan (Fraud) dan Perilaku Korup
4.3.2.1. tindakan yang tidak boleh dilakukan dan pelanggaran hukum yang ditandai dengan adanya kejadian tidak menyenangkan (IIA)
4.3.3. Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
4.3.3.1. prosedur yang berlaku;
4.3.3.2. bertanggung jawab dan efisien;
4.3.3.3. Pemeliharaan fasilitas secara benar
4.3.4. Penyimpanan dan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
4.3.4.1. Informasi yang relevan
4.3.4.2. Informasi terpercaya
4.3.4.3. Informasi yang dapat dimengerti
4.3.4.4. Informasi yang sebanding
4.3.5. Konflik Kepentingan
4.3.5.1. situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi konflik
4.4. Menjadi PNS yang Akuntabel
4.4.1. Perilaku Pribadi
4.4.2. Perilaku Berkaitan dengan Transparansi dan Akses Informasi
4.4.3. Menghindari perilaku Curang dan Koruptif
4.4.4. Perilaku Terhadap Penggunaan Sumber Daya Milik Negara
4.4.5. Perilaku Berkaitan dengan Penggunaan Data dan Informasi Pemerintah
4.4.6. Perilaku Berkaitan dengan Konflik Kepentingan
4.4.7. Mampu Mengutamakan Kepentingan Umum
5. Nasionalisme
5.1. Definisi
5.1.1. tidak membedakan-bedakan baik suku, agama, maupun ras
5.2. Nilai Nasionalisme pada Pancasila
5.2.1. Nilai Ketuhanan
5.2.2. Nilai Kemanusiaan
5.2.3. Nilai Persatuan
5.2.4. Nilai Musyawarah
5.2.5. Nilai Keadilan Sosial
5.3. Nilai Nasionalisme Dalam Tugas ASN
5.3.1. Sebagai Pelayan Publik
5.3.2. Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
5.3.3. Sebagai Perekat dan Pemersatu bangsa
5.4. Penerapan Nilai Nasionalisme Pada ASN
5.4.1. BANGSA YANG AGAMIS
5.4.2. BANGSA YANG MENGHORMATI HAK AZASI MANUSIA
5.4.3. BANGSA YANG CINTA TANAH AIR
5.4.4. BANGSA YANG DEMOKRATIS
5.4.5. BANGSA YANG MENJUNJUNG TINGGI KEBERSAMAAN