1. Manifesto Politik/MANIPOL
1.1. 1. UUD 45
1.2. 2. Sosialisme Indonesia
1.3. 3. Demokrasi Terpimpin
1.3.1. Manipol USDEK
1.3.1.1. Menjadi Ideologi Resmi & GBHN
1.4. 4. Ekonomi Terpimpin
1.5. 5. Kepribadian Indonesia
2. Ekepektasi & Realita
2.1. Ekspektasi : Menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakila
2.2. Realita : Presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia
3. Nama : Riandy Isa Kelas : XII MIPA 7
4. Kondisi politik
4.1. Peran parpol dibatasi PP No.7 Tahun 1959
4.1.1. - Menerima dan membela UUD 45 dan Pancasila. - Menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik. - Menerima bantuan luar negeri hanya seijin pemerintah - Memiliki cabang minimal 1/4 wilayah indonesia - Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai - Presiden berhak membubarkan partai
4.2. Lembaga Negara Baru PP No.13 Tahun 1959
4.2.1. FRONT NASIONAL Presiden Soekarno sebagai Ketua
4.2.1.1. Tujuan : memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam UUD 1945
4.3. RESOPIM ( Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pempimpin Nasional )
4.3.1. Tujuan : memperkuat kedudukan Presiden Soekarno
4.3.2. Seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh - satu pimpinan nasional.
4.3.2.1. PANGLIMA BESAR REVOLUSI yaitu Presiden Seokarno
4.4. NASAKOM ( Nasionalis, Agama, dan Komunis )
4.4.1. Dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia ( Pendukung utama pemerintah )
4.4.1.1. TNI AD ingin menangkap DN Aidit, Ketua PKI Melarang penerbitan Harian Rakyat. Tetapi di larang oleh Presiden Soekrano.
5. Penyimpangan-Penyimpangan
5.1. Presiden membentuk MPRS PP No.2 Tahun 1959 Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan Manifesto Politik
5.1.1. Seharusnya : Pengankatan anggota MPRS melalui pemilu dan tunduk kepada Presiden dimana seharusnya Kedudukan Presiden dibawah MPR
5.2. Presiden membentuk DPAS PP No.3 Tahun 1959 Diketuai oleh dirinya sendiri.
5.3. Pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1945 oleh Soekarno dan Membentuk DPR yang baru DPR-Gotong Royong Anggotanya golongan NASAKOM
5.3.1. Seharusnya : Presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR
6. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
6.1. Adanya ketidakstabilan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal. Partai Politik saling bersaing dan menjatuhkan.
6.2. Kegagalan Dewan Konstituante dalam UUD yang baru.
6.3. Presiden Soekarno merasa Demokrasi Liberal tidak cocok diterapkan.
7. Langkah Untuk Merealisasikan Demokrasi Termpimpin
7.1. Awal Juli 1959
7.1.1. Pertemuan Para pemangku kepentingan.
7.1.2. Mendiskusikan langkah untuk masa depan Bangsa Indonesia.
7.1.3. Memberlakukan Kembali UUD 1945
7.2. 5 Juli 1595 17.00 WIB
7.2.1. Pidato
7.2.2. Dekrit Presiden
7.2.2.1. Pembubaran Dewan Konstituante
7.2.2.2. Diberlakukannya kembali UUD 45
7.2.2.3. Pembentukan MPRS dan DPAS
7.2.2.4. Tanda Berakhir Demokrasi Liberal