1. DepartmentsKonsep Dasar dan Definisi
1.1. Pemahaman E-Government
1.1.1. Penggunaan ICT dalam Pemerintahan
1.1.1.1. ICT melibatkan jaringan komputer, internet, telepon, hingga teknologi terbaru seperti e-signing dan e-billing.
1.1.1.2. Digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, baik untuk administrasi, layanan publik, maupun interaksi antar pemerintah dan masyarakat.
1.1.2. Tujuan Modernisasi dan Efisiensi
1.1.2.1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui pengurangan birokrasi dan penggunaan teknologi yang hemat biaya.
1.1.2.2. Mempercepat proses administrasi dan meningkatkan layanan publik.
1.1.3. Konsekuensi Implementasi E-Government
1.1.3.1. Transparansi
1.1.3.1.1. Peningkatan keterbukaan informasi publik.
1.1.3.2. Akuntabilitas
1.1.3.2.1. Peningkatan tanggung jawab pemerintah terhadap publik.
1.1.3.3. Partisipasi Masyarakat
1.1.3.3.1. Memperluas ruang bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, seperti e-democracy dan e-voting.
1.2. Kompleksitas E-Government
1.2.1. Tidak Ada Konsensus Tunggal
1.2.1.1. Definisi bervariasi di kalangan akademisi dan praktisi. Tidak ada definisi yang sepenuhnya disepakati.
1.2.1.2. Beberapa akademisi fokus pada aspek teknologi (ICT), sementara yang lain lebih menekankan pada aspek manajemen informasi atau tata kelola pemerintahan.
1.2.2. Perbedaan Pendekatan Akademisi
1.2.2.1. Scholl (2009)
1.2.2.1.1. Mengidentifikasi e-government sebagai kajian yang terkait dengan setidaknya tiga disiplin ilmu (Administrasi Publik, Manajemen Sistem Informasi, dan Ilmu Informasi)
1.2.2.2. Cordella dan Iannacci (2010)
1.2.2.2.1. Fokus pada sistem informasi dan relasi antara entitas pemerintah.
1.2.2.3. Fedorowicz et al. (2010)
1.2.2.3.1. Menggunakan istilah "information management" sebagai pengganti "e-government."
1.2.3. antangan Teknologi dan Sosial
1.2.3.1. Perubahan teknologi yang cepat membuat definisi dan ukuran sukses e-government ikut berubah
1.2.3.2. Perubahan ukuran keberhasilan, seperti transisi dari sekedar adopsi teknologi ke pencapaian nilai-nilai pemerintahan yang baik.
1.3. Pendekatan dalam Memahami E-Government
1.3.1. Pendekatan Evolusioner (The Stage of E-Government)
1.3.1.1. Tahapan
1.3.1.1.1. Emerging
1.3.1.1.2. Enhanced
1.3.1.1.3. Transactional
1.3.1.1.4. Connected
1.3.1.2. Kritik
1.3.1.2.1. endekatan ini sering dikritik karena tidak semua program e-government mengikuti jalur linear seperti yang diusulkan. Tahapan bisa lompat-lompat, tidak selalu dimulai dari "emerging."
1.3.2. Pendekatan Definisional (The Elements of E-Government)
1.3.2.1. Elemen Utama
1.3.2.1.1. Penggunaan ICT untuk mendukung operasional pemerintahan.
1.3.2.1.2. Peningkatan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
1.3.2.1.3. Menciptakan nilai tambah untuk stakeholder (publik, bisnis, pemerintah).
1.3.2.2. Definisi Lain oleh Pakar
1.3.2.2.1. OECD (2003)
1.3.2.2.2. PBB (2008)
1.3.3. Pendekatan Berbasis Stakeholder (The Relationships Between Government and Other Entities)
1.3.3.1. Government to Citizen (G2C)
1.3.3.1.1. Layanan publik untuk masyarakat, misalnya pengurusan dokumen dan izin secara online
1.3.3.2. Government to Business (G2B)
1.3.3.2.1. Pemerintah menyediakan layanan yang mendukung sektor bisnis, termasuk transaksi barang/jasa
1.3.3.3. Government to Government (G2G)
1.3.3.3.1. Integrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah (vertikal dan horizontal).
1.3.3.4. Relasi Tambahan (Hiller & Belanger)
1.3.3.4.1. Government to Individuals in Political Process (G2IP)
1.3.3.4.2. Government to Companies in the Market (G2BMKT)
1.3.3.4.3. Government to Employees (G2E)
2. Tahapan Evolusi / Penilaian E-Government
2.1. Model Layne & Lee (2001)
2.1.1. Horizontal Integration
2.1.1.1. Integrasi antar agensi atau departemen pada level yang sama untuk membagi data (misalnya sinkronisasi data kependudukan antara dinas-dinas terkait).
2.1.2. Vertical Integration
2.1.2.1. Integrasi vertikal antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk menyinkronkan data.
2.1.3. Transaction
2.1.3.1. Penyediaan layanan berbasis transaksi (e.g., pembayaran denda, permohonan izin).
2.1.4. Catalogue
2.1.4.1. Pemerintah memastikan keberadaan online untuk menyediakan informasi dasar (misalnya website informasi).
2.2. Model Hiller & Bellanger (2001)
2.2.1. Information
2.2.1.1. Fokus pada menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan tepat waktu.
2.2.2. Two-way Communication
2.2.2.1. Fasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui email atau formulir online
2.2.3. Transaction
2.2.3.1. Interaksi penuh antara masyarakat dan pemerintah melalui platform digital untuk transaksi layanan publik.
2.2.4. Integration
2.2.4.1. Integrasi semua layanan publik ke dalam satu portal yang memungkinkan akses mudah bagi masyarakat.
2.2.5. Political Participation
2.2.5.1. Fasilitas untuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik, misalnya melalui e-voting atau forum diskusi online
2.3. Model United Nations (2008)
2.3.1. Emerging
2.3.1.1. Pemerintah memiliki website dengan informasi statis.
2.3.2. Enhanced
2.3.2.1. Penyediaan link dan dokumen yang relevan untuk masyarakat.
2.3.3. Interactive
2.3.3.1. Masyarakat bisa berinteraksi secara terbatas dengan pemerintah, misalnya mengunduh formulir atau meminta informasi.
2.3.4. Transactional
2.3.4.1. Transaksi layanan publik dilakukan secara online, termasuk pembayaran dan pengurusan dokumen
2.3.5. Connected
2.3.5.1. Integrasi penuh antar lembaga pemerintah dan masyarakat, serta interoperabilitas sistem.
2.4. Model World Bank
2.4.1. Publishing/Informational
2.4.1.1. nformasi dasar tentang layanan pemerintah dipublikasikan secara online.
2.4.2. Interaction/Responsive
2.4.2.1. Masyarakat dapat berinteraksi sederhana dengan pemerintah untuk mengurangi kebutuhan interaksi fisik
2.4.3. Transactional
2.4.3.1. Layanan publik sepenuhnya dapat dilakukan secara digital, termasuk transaksi informasi dan pembayaran.
2.5. Model Fietkiewicz, Mainka, & Stock (2017)
2.5.1. Pilar 1
2.5.1.1. Information Dissemination (Catalogue)
2.5.1.1.1. Fokus pada penyediaan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses.
2.5.2. Pilar 2
2.5.2.1. Communication
2.5.2.1.1. Komunikasi dua arah melalui media sosial dan web interaktif.
2.5.3. Pilar 3
2.5.3.1. Transaction
2.5.3.1.1. Kemudahan untuk melakukan transaksi online (pembayaran pajak, denda, dll).
2.5.4. Pilar 4
2.5.4.1. Interoperability/Integration
2.5.4.1.1. Kemampuan sistem untuk berbagi data di antara berbagai lembaga pemerintah.
2.5.5. Pilar 5
2.5.5.1. Participation
2.5.5.1.1. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan melalui platform e-government (e.g., voting online, forum diskusi).