Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

1.1. dalam arti obyektif

1.2. dalam arti subyektif

2. Sifat Publik dari Hukum Pidana

3. Tujuan Hukum Pidana

3.1. paham klasik

3.2. paham modern

3.3. paham otoriter

4. Tujuan Pemidanaan

4.1. aliran klasik

4.2. aliran modern

5. Beberapa Asas Pokok dalam Hukum Pidana

5.1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu

5.1.1. asas non-retro aktif

5.1.2. asas kesalahan/culpabilitas

5.1.3. asas nullum delictum, nulla poena,sine praevia lage poenali

5.2. Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat

5.2.1. asas teritorial

5.2.2. asas kebangsaan/nasional aktif

5.2.3. asas perlindungan

5.2.4. asas persamaan/universal

6. Tindak Pidana

7. Unsur-unsur Tindak Pidana

7.1. ada perbuatan

7.2. perbuatan tersebut melawan hukum

7.3. terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

7.4. sanksi pidana

8. Sejarah dan Sumber Hukum Pidana

8.1. berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

8.1.1. berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

8.2. berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

9. Sumber Hukum Pidana Indonesia

9.1. hukum tertulis

9.1.1. undang-undang bersifat murni

9.1.2. undang-undang bersifat administratif

9.2. hukum tidak tertulis

9.2.1. hukum pidana adat

10. Hukum Pidana Indonesia

10.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

10.1.1. delik material dan delik formal

10.1.2. delik sengaja dan delik tidak sengaja

10.1.3. delik aduan dan delik biasa

10.1.4. delik umum dan delik khusus

10.2. Subyek Hukum dalam Hukum Pidana

10.2.1. manusia

10.2.2. badan hukum

10.3. Sanksi Hukum Pidana

10.3.1. Pidana Pokok

10.3.1.1. Pidana Mati

10.3.1.2. Pidana Penjara

10.3.1.3. Pidana Kurungan

10.3.1.4. Pidana Denda

10.3.1.5. Pidana Tutupan

10.3.2. Pidana Tambahan

10.3.2.1. pencabutan beberapa hak tertentu

10.3.2.2. perampasan barang-barang tertentu

10.3.2.3. pengumuman putusan hakim