Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah by Mind Map: Pengantar Hukum Pemerintahan Daerah

1. Latar Belakang Otonomi Daerah

1.1. Indonesia memiliki Daerah yang sangat Luas

1.2. Setiap Daerah memiliki kearifan lokal masing-masing

1.3. Indonesia merupakan Negara Kesatuan

1.4. Penyebaran penduduk tidak merata (65% di pulau Jawa

2. Asas Pemerintah Daerah

2.1. Sentralisasi

2.1.1. penyelenggaraan negara secara terpusat

2.2. Dekonsentrasi

2.2.1. pelimpahan wewenang

2.3. Desentralisasi

2.3.1. penyerahan sebagian wewenang

2.4. Pembantuan

2.4.1. pelaksanaan tugas tertentu

3. Tujuan adanya pemerintah daerah

3.1. Menyejahterakan masyarakat

3.2. Mengurangi beban tugas pemerintah pusat

4. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

4.1. Kepastian Hukum

4.2. Tertib penyelenggaraan negara

4.3. kepentingan umum

4.4. keterbukaan

4.5. Proporsionalitas

4.6. Akuntabilitas

4.7. Efisiensi

4.8. Efektifitas

5. Prinsip Otonomi Daerah

5.1. seluas-luasnya

5.2. Nyata dan Bertanggung Jawab

6. Kedudukan Hukum Pemerintahan Daerah

6.1. Bersifat vertikal dengan Pemerintah Pusat

6.2. Pengakuan dan penghormatan akan adanya hukum adat yang masih hidup dan bertumbuh

7. Hubungan Hukum Pemerintah Daerah dengan Hukum lain

7.1. HTN

7.1.1. distribusi kewenangan

7.2. HAN

7.2.1. kendali kewenangan

8. Sumber Hukum Pemerintah Daerah

8.1. Material

8.1.1. Pancasila

8.1.2. Ilmu Pemerintahan Daerah

8.1.3. Ilmu Politik

8.2. Formal

8.2.1. Undang-undang Dasar 1945

8.2.1.1. Pasal 18

8.2.1.2. Pasal 18A

8.2.1.3. Pasal 18B

8.2.2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah

8.2.3. UU no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah

8.2.4. Peraturan Pelaksana

9. GERALDO ADRIAN STANIS 6051901046