UU No. 23 Tahun 2014

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UU No. 23 Tahun 2014 by Mind Map: UU No. 23 Tahun 2014

1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan: a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

2. Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

3. Urusan pemerintahan umum meliputi: a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. BAB 1 KETENTUAN UMUM

5.1. PS 1

5.1.1. Pemerintahan Pusat terdiri dari Presiden yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri

5.1.2. Pemerintahan daerah adalah urusan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas oronomi dan tugas perbantuan

5.1.3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah

5.1.4. DPRD adalah lembaga perqwakilan rakyat daerajh

5.1.5. Urusan pemerinthan adalah kekuasaanyang menjadi kewenangan Presiden yang dilakukan oleh kementrian

5.1.6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusannya

5.1.7. Asas otonomi adalah prinsip dasar ototnomi daerah

5.1.8. Desentralisasi

5.1.9. Dekonsentrasi

5.1.10. Instansi Vertikal

5.1.11. Tugas Pembantuan

5.1.12. Daerah Otonom

5.1.13. Wilayah Administratif

5.1.14. Urusan Peemerintahan Wajib

5.1.15. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.16. Pelayanan dasar

5.1.17. Stansdar pelayanan minimal

5.1.18. Forkompimda

5.1.19. Daerah Provinsi berciri kepulauan

5.1.20. Pembentukan daerah

5.1.21. Daerah persiapan

5.1.22. Cakupan wilayah

5.1.23. Perabngkat Daerah

5.1.24. Kecamatan

5.1.25. Perda

5.1.26. Perkada

5.1.27. RPJPD

5.1.28. RPJMD

5.1.29. RKPD

5.1.30. Hubungan Keuangan

5.1.31. APBN

5.1.32. APBD

5.1.33. KUA

5.1.34. PPAS

5.1.35. Pendapatan Daerah

5.1.36. Belanja Daerah

5.1.37. Pembiayaan

5.1.38. Pinjaman Daerah

5.1.39. BMD

5.1.40. BUMD

5.1.41. Partisipasi Masyarakat

5.1.42. Kawasan Khusus

5.1.43. Desa

5.1.44. Menteri

5.1.45. Kementrian

5.1.46. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan

5.1.47. DAU

5.1.48. DAK

5.1.49. DBH

5.1.50. Hari adalah hari kerjs

6. BAB 2 PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA

6.1. PS 2

6.1.1. Indonesia dibagi atas Daerah provinsi Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa

6.2. PS 3

6.2.1. Daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

6.3. PS 4

6.3.1. Daerah provinsi menjadi wilayah kerja bagi gubernur Daerah kabupaten/kota wilayah kerja bagi bupati/wali kota

7. BAB 4 URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan

7.1.1. PS 9

7.1.1.1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum

7.2. Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut

7.2.1. PS 10

7.2.1.1. Urusan pemerintahan absolut meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

7.3. PS 14

7.3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

7.4. Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren

7.4.1. PS 11

7.4.1.1. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

7.4.2. PS 12

7.4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

7.4.2.2. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

7.4.2.3. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

7.4.3. PS 13

7.4.3.1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional

7.4.4. PS 15

7.4.5. PS 16

7.4.5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

7.4.6. PS 18

7.4.6.1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7.4.6.2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7.4.7. PS 17

7.4.7.1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7.4.8. PS 19

7.4.8.1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan: a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

7.4.9. PS 20

7.4.9.1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.

7.4.10. PS 21

7.4.10.1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

7.4.11. PS 22

7.4.11.1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan dengan Anggaran disediakan oleh yang menugasi

7.4.12. PS 23

7.4.12.1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah

7.4.13. PS 24

7.4.13.1. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan

7.5. Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum

7.5.1. PS 25

7.5.1.1. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal dibiayai dari APBN

7.5.1.2. Urusan pemerintahan umum a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

7.6. Bagian Kelima Forkopimda

7.6.1. PS 26

7.6.1.1. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

8. BAB 5

8.1. KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

8.1.1. Pasal 27

8.1.1.1. Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai. Apabila wilayah laut terletak di anatar 2 provinsi dan kurang dari 24 mil laut maka dibagi menjadi 2.

8.1.2. Pasal 28

8.1.2.1. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut

8.1.3. Pasal 30

8.1.3.1. Kewenangan lebih lanjut mengenai Daerah Provinsi di Laut diatur pada Peraturan Pemerintah

8.1.4. Pasal 29

8.1.4.1. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU(dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut) dan DAK (Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan)

8.1.5. pasal 30

8.1.5.1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut diatur dengan peraturan pemerintah.

9. BAB 3 KEKUASAAN PEMERINTAHAN

9.1. PS 5

9.1.1. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

9.2. PS 6

9.2.1. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

9.3. PS 7

9.3.1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

9.4. PS 8

9.4.1. Pembinaan dan pengawasan Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pembinaan dan pengawasan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

10. BAB 6

10.1. PENATAAN DAERAH

10.1.1. Pasal 31

10.1.1.1. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah yang dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

10.1.2. Pasal 32

10.1.2.1. Pembentukan Daerah yang dimaksud berupa pemekaran Daerah dan penggabungan Daerah yang mencakup Daerah provinsi serta kab/kota

10.1.3. Pasal 33

10.1.3.1. Pemekaran Daerah berupa: a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

10.1.4. Pasal 34

10.1.4.1. Persyaratan dasar Pembentukan Derah meliputi : Persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas Daerah. Pd kewilayahan meliputi : luas wilayah , jumlah penduduk, batas wilayah, cangkupan wilayah, dan batas usia sedangkan Pd kapasitas daerah yang dimaksud adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

10.1.5. Pasal 35

10.1.5.1. 1. Luas wilayah dan jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang diatur dalam PP. 2. Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat. 3. Cakupan wilayah, minimal 5 kab/kota untuk pembentukan provinsi, minimal 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan minimal 4 kecamatan untuk pembentukan kota. 4. Batas usia, minimal 10 tahun untuk provinsi, minimal 7 tahun untuk kabupaten/kota dan minimal 5 tahun untuk kecamatan.

10.1.6. Pasal 36

10.1.6.1. Persyaratan dasar kapasitas Daerah didasarkan pada parameter: a. geografi; b. demografi; c. keamanan; d. sosial politik, adat, dan tradisi; e. potensi ekonomi ; f. keuangan Daerah; dan g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

10.1.7. Pasal 37

10.1.7.1. Persyaratan administratif a. untuk Daerah provinsi meliputi: 1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan 2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi: 1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota; 2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan 3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

10.1.8. Pasal 38

10.1.9. Pasal 39

10.1.9.1. Daerah Persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dalam Jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

10.1.10. Pasal 40

10.1.10.1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari: a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN; b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan; c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.1.11. Pasal 41

10.1.11.1. Penggabungan Daerah berupa: a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah kabupaten/kota baru; dan b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

10.1.12. Pasal 42

10.1.13. Pasal 43

10.1.13.1. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.

10.1.14. Pasal 44

10.1.15. Pasal 45

10.1.15.1. Penggabungan Daerah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah

10.1.16. Pasal 46

10.1.16.1. Penggabungan Daerah kabupaten/kota diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif

10.1.17. Pasal 47

10.1.17.1. Penggabungan Daerah dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.

10.1.18. Pasal 48

10.1.19. Pasal 49

10.1.19.1. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.1.20. Pasal 50

10.1.20.1. Pembentukan Daerah Persiapan dikonsultasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

10.1.21. Pasal 51

10.1.21.1. Penyesuaian Daerah a. perubahan batas wilayah Daerah; b. perubahan nama Daerah; c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi; d. pemindahan ibu kota; dan/atau

10.1.21.2. Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan

10.1.22. Pasal 52

10.1.22.1. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan

10.1.23. Pasal 53

10.1.23.1. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan

10.1.24. Pasal 54

10.1.24.1. Penyesuaian Daerah berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota.

10.1.25. Pasal 55

10.1.25.1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah

10.1.26. Pasal 56

10.1.26.1. Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah.

11. BAB 7

11.1. Penyelenggara Pemerintah Daerah

11.1.1. Bagian Kesatu Umum

11.1.1.1. PS 57

11.1.1.1.1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

11.1.2. Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

11.1.2.1. PS 58

11.1.2.1.1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.

11.1.3. Bagian Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11.1.3.1. Paragraf 1 Kepala Daerah

11.1.3.1.1. PS 59

11.1.3.1.2. PS 60

11.1.3.1.3. PS 61

11.1.3.1.4. PS 62

11.1.3.2. Paragraf 2 Wakil Kepala Daerah

11.1.3.2.1. PS 63

11.1.3.2.2. PS 64

11.1.3.3. Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11.1.3.3.1. PS 65

11.1.3.3.2. PS 66

11.1.3.3.3. PS 67

11.1.3.3.4. PS 68

11.1.3.3.5. PS 69

11.1.3.3.6. PS 70

11.1.3.3.7. PS 71

11.1.3.3.8. PS 72

11.1.3.3.9. PS 73

11.1.3.3.10. PS 74

11.1.3.3.11. PS 75

11.1.3.4. Paragraf 4 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11.1.3.4.1. PS 76 & 77

11.1.3.5. Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

11.1.3.5.1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.

11.1.3.6. Paragraf 6 Tindakan Penyidikan

11.1.3.7. Paragraf 7 Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

11.1.3.7.1. PS 91

11.1.3.7.2. PS 92

11.1.3.7.3. PS 93

11.1.4. Bagian Keempat DPRD Provinsi

11.1.4.1. Paragraf 1 - Susunan Kedudukan

11.1.4.2. Paragraf 2 - Fungsi

11.1.4.3. Paragraf 3 -Tugas dan Wewenang

11.1.4.4. Paragraf 4 - keanggotaan

11.1.4.5. Paragraf 5 - Hak DPRD Prov

11.1.4.6. Paragraf 6 - Hak dan Kewajiban Anggota

11.1.4.7. Paragraf 7 - fraksi

11.1.4.8. Paragraf 8 - alat dan kelengkapan DPRD Prov

11.1.4.9. Paragraf 9 - Pelaksanaan Hak DPRD Prov

11.1.4.10. Paragraf 10 - Pelaksanaan Hak Anggota

11.1.4.11. Paragraf 11 - persidangan dan pengambilan keputusan

11.1.4.12. Paragraf 12 - Tata Tertib dan Kode Etik

11.1.4.13. paragraf 13 - larangan dan sanksi

11.1.5. Bagian Kelima DPRD kabupaten / kota

11.1.5.1. Paragraf 14 - Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara

11.1.6. Bagian Keenam Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota

11.1.6.1. Paragraf 1 - Sistem Pendukung DPRD Prov

11.1.6.2. Paragraf 2 - Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota

11.1.7. Bagian Ketujuh Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah

12. BAB 8

12.1. PERANGKAT DAERAH

12.1.1. Bagian Kesatu Umum

12.1.1.1. PS 208

12.1.1.1.1. Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah

12.1.2. Bagian Kedua Perangkat daerah

12.1.2.1. Paragraf 1 Umum

12.1.2.1.1. (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; dan e. badan. (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan. Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional.bersifat koordinatif dan fungsional.

12.1.2.2. Paragraf 3 Sekretariat Daerah

12.1.2.2.1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris Daerah.

12.1.2.3. Paragraf 4 Sekretariat DPRD

12.1.2.3.1. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD

12.1.2.4. Paragraf 6 Dinas

12.1.2.4.1. Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12.1.2.5. Paragraf 7 Badan

12.1.2.5.1. Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.1.2.6. Paragraf 8 Kecamatan

12.1.2.6.1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

13. BAB 9

13.1. PERDA DAN PERKADA

13.1.1. Bagian Kesatu Perda

13.1.1.1. Paragraf 1 Umum

13.1.1.1.1. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

13.1.1.2. Paragraf 2 Perencanaan

13.1.1.2.1. Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda ditetapkan dengan keputusan DPRD.

13.1.1.3. Paragraf 3 Penyusunan

13.1.1.3.1. Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda oleh DPRD bersama kepala Daerah

13.1.1.4. Paragraf 4 Pembahasan

13.1.1.4.1. Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah

13.1.1.5. Paragraf 5 Penetapan

13.1.1.5.1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

13.1.1.6. Paragraf 6 Pengundangan

13.1.1.6.1. Perda diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah.

13.1.2. Bagian Kedua Perkada

13.1.2.1. Paragraf 1 Umum

13.1.2.1.1. Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

13.1.2.2. Paragraf 2 Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan

13.1.2.2.1. Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.1.2.2.2. Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

13.1.2.3. Paragraf 3 Pengundangan

13.1.2.3.1. Perkada diundangkan dalam berita daerah oleh sekretaris daerah

13.1.3. Bagian Ketiga Pembatalan Perda dan Perkada

13.1.3.1. Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan. Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.

13.1.4. Bagian Keempat Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda

13.1.4.1. DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

13.1.5. Bagian Kelima Penegakan Perda dan Perkada

13.1.5.1. Paragraf 1 Satuan Polisi Pamong Praja

13.1.5.1.1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

13.1.5.2. Paragraf 2 Pejabat Penyidik

13.1.5.2.1. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.